Tugas 2.6 DI (Disposible Income)

2.6  DI (Disposible Income)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

·         Rumus Mencari Disposable Income (DI)  :

DI = PI - Pajak langsung

Nama   : Dellina Rizki Azhari

NPM   : 22213152

Kelas   : 1EB23

Tugas Softskill Perekonomian Indonesia

Sumber :

http://rinaldinugroho.blogspot.com/2012/06/pendapatan-nasional-national-income.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional

Tugas 2.5 PNN (Produk Nasional Netto)

2.5 PNN (Produk Nasional Netto)

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.

·         Rumus PNN yakni :

Produk Nasional Netto = Produk Nasional Bruto – Depresiasi

Nama   : Dellina Rizki Azhari

NPM   : 22213152

Kelas   : 1EB23

Tugas Softskill Perekonomian Indonesia

Sumber :

http://sisildiaz.blogspot.com/2012/12/rumus-menghitung-pdb-pnb-pnn-pendapatan.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional

Tugas 2.4 PNB (Produk Nasional Bruto)

2.4 PNB (Produk Nasional Bruto)

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) adalah nilai seluruh barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sesuatu perekonomian dalam suatu periode tertentu (Dobrnbusch : 1981).

Produk Nasional Bruto (GNP) adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan mengeluarkan faktor pendapatan dari warga negara asing yang berdomisili di negara tersebut dan hanya menghitung nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang yang bekewarganegaraan negara tersebut saja. 

•          cara menghitung PNB yaitu :

PNB = PDB + PFPN

Jika PDB lebih besar dari PNB maka penanaman modal asing (PMA) lebih besar dari penanaman modal negara itu di luar negeri. Negara-negara berkembang biasanya PDB lebih besar dari PNB. PFPN (Pendapatan Faktor Produksi Neto), yaitu Selisih antara Pendapatan Faktor Produksi Neto dari Luar Negeri dikurangi Pembayaran Faktor Produksi Neto ke Luar Negeri

Nama   : Dellina Rizki Azhari

NPM   : 22213152

Kelas   : 1EB23

Tugas Softskill Perekonomian Indonesia

Sumber :

http://kuliahitukeren.blogspot.com/2011/07/pengertian-produk-nasional-bruto-gnp.html

http://himawanpras67.blogspot.com/2013/03/pendapatan-nasional.html

Tugas 2.3 PDB (Produk Domestik Bruto)

2.3 PDB (Produk Domestik Bruto)

Produk domestik bruto (PDB) adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional.

PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.

PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

•          Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah:

PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor - impor)

Keterangan :  konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri.

•          Rumus pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi:

PDB = sewa + upah + bunga + laba

Keterangan :  sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.

Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.

Nama               : Dellina Rizki Azhari

NPM               : 22213152

Kelas               : 1EB23

Tugas Softskill Perekonomian Indonesia

Sumber :

http://mindsetbisnisonline.com/produk-domestik-bruto/

http://id.wikipedia.org/wiki/Produk_domestik_bruto

Tugas 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Teori laju pertumbuhan ekonomi

Secara umum Teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

Ø  Teori pertumbuhan ekonomi historis

Ø  Teori pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik

1.      Teori Pertumbuhan Ekonomi Historis

            Aliran historis berkembang di Jerman dan kemunculannya merupakan reaksi terhadap pandangan kaum klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat dengan revolusi industri, sedangkan aliran historis menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan secara bertahap.

a.       Teori pertumbuhan ekonomi Frederich list (1789 – 1846)

            Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut frederich list adalah tingkat-tingkat yang dikenal dengan sebutan Stuffen theorien (teori tangga).

            Adapun tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi menurut frederich list adalah sebagai berikut :

•          Masa berburu dan mengembara. Pada masa ini manusia belum memenuhi kebutuhan hidupnya sangat mengantungkan diri pada pemberian alam dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri
•         Masa berternak dan bertanam. Pada masa ini manusia sudah mulai berpikir untuk hidup menetap. Sehingga mereka bermata pencaharian bertanam
•     Masa Bertani dan kerajinan. Pada masa ini manusia sudah hidup menetap sambil memelihara tanaman yang mereka tanam kerajinan hanya mengajar usaha sampingan.
•          Masa kerajinan, Industri, dan perdagangan. Pada masa ini kerajinan bukan sebagai usaha sampingan melainkan sebagai kebutuhan untuk di jual ke pasar, sehingga industri berkembang dari industri kerajinan menjadi industri besar.

b.      Teori pertumbuhan ekonomi Karl Bucher (1847 – 1930)

           Tahap Perekonomian menurut Karu Bucher dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sbb:

•          Rumah tangga tertutup
•          Rumah tangga kota
•          Rumah tangga bangsa
•          Rumah tangga dunia

c.       Teori pertumbuhan ekonomi Bruno Hildebrand

            Bruno Hildebrand melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat dari perkembangan alat tukar-menukarnya, yaitu:

•          masa tukar-menukar secara barter
•          masa tukar-menukar dengan uang
•          masa tukar-menukar dengan kredit

d.      Teori pertumbuhan ekonomi Werner sombart (1863 – 1947)

e.        Teori pertumbuhan ekonomi Walt Whitmen Rostow (1916 – 1979)

Rumus Laju Pertumbuhan Ekonomi

G= (PN rill1 – PN rill 0)/(PN rill 0 )

Keterangan :

G                     :tingkat pertumbuhan ekonomi

PN riil 1           : pendapatan nasional untuk tahun dimana tingkat pertumbuhan ekonominya dihitung.

PN riil 0           : pendapatan nasional pada tahun berikutnya untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi perhitungan harus dilakukan dengan dua cara yaitu : PN rill a = 100 / IH a x PN masa ini

Keterangan :

IH a    :  indeks harga atau pendeflasi pendapatan nasional (GNP deflator )

PN      :  pendapatan nasional 

Nama   : dellina rizki azhari

Npm    : 22213152

Kelas   : 1eb23

Tugas softskill perekonomian indonesia

Sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi

http://mikoandika.wordpress.com/2013/03/07/teori-pertumbuhan-ekonomi/

http://bojonegorocoaster.wordpress.com/2013/11/10/cara-menghitung-tingkat-pertumbuhan-ekonomi/

Tugas 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

a.      Pengertian

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

b.      Teori Laju Pertumbuhan Penduduk

·         Teori Malthus (Thomas Robert Malthus)

Orang yang pertama-tama mengemukakan teori mengenai penduduk adalah Thomas Robert Malthus yang hidup pada tahun 1776 – 1824. Kemudian timbul bermacam-macam pandangan sebagai perbaikan teori Malthus. Dalam edisi pertamanya Essay on Population tahun 1798 Malthus mengemukakan dua pokok pendapatnya yaitu :

§  Bahan makanan adalah penting untuk kehidupan manusia

§  Nafsu manusia tak dapat ditahan.

Malthus juga mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Akibatnya pada suatu saat akan terjadi perbedaan yang besar antara penduduk dan kebutuhan hidup.

Dalil yang dikemukakan Malthus yaitu bahwa jumlah penduduk cenderung untuk meningkat secara geometris (deret ukur), sedangkan kebutuhan hidup riil dapat meningkat secara arismatik (deret hitung).

Menurut pendapat Malthus ada faktor-faktor pencegah yang dapat mengurangi kegoncangan dan kepincangan terhadap perbandingan antara penduduk dan manusia yaitu dengan jalan :

1.      Preventive checks

Yaitu faktor-faktor yang dapat menghambat jumlah kelahiran yang lazimnya dinamakan moral restraint. Termasuk didalamnya antara lain :

Ø  Penundaan masa perkawinan

Ø  Mengendalikan hawa nafsu

Ø  Pantangan kawin

2.      Positive checks

Yaitu faktor-faktor yang menyebabkan bertambahnya kematian, termasuk di dalamnya antara lain :

Ø  Bencana Alam

Ø  Wabah penyakit

Ø  Kejahatan

Ø  Peperangan

Positive checks biasanya dapat menurunkan kelahiran pada negara-negara yang belum maju.

·         Aliran Marxist (Karl Marx dan Fried Engels)

Aliran ini tidak sependapat dengan Malthus (bila tidak dibatasi penduduk akan kekurangan makanan). Karl Marx dan Friedrich Engels (1834) adalah generasi sesudah Maltus. Paham Marxist umumnya tidak setuju dengan pandangan Maltus, karena menurutnya paham Maltus bertentangan dengan nurani manusia.

Dasar Pegangan Marxist adalah beranjak dari pengalaman bahwa manusia sepanjang sejarah akan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Beda pandangan Marxist dan Maltus adalah pada “Natural Resource” tidak bisa dikembangkan atau mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk.

Menurut Marxist tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis). Marxist juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk.

Pendapat Aliran Marxist :

o    Populasi manusia tidak menekan makanan, tapi mempengaruhi kesempatan kerja.

o    Kemeralatan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian hak para buruh

o    Semakin tinggi tingkat populasi manusia, semakin tinggi produktifitasnya, jika teknologi tidak menggantikan tenaga manusia sehingga tidak perlu menekan jumlah kelahirannya, ini berarti ia menolak teori Malthus tentang moral restraint untuk menekan angka kelahiran.

·         Aliran Neo-Malthusian (Garreth Hardin & Paul Ehrlich)

Pada abad 20 teori Malthus mulai diperdebatkan kembali. kelompok ini menyokong aliran Malthus, akan tetapi lebih radikal lagi dan aliran ini sangat menganjurkan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan menggunakan cara-cara “Preventif Check” yaitu menggunakan alat kontrasepsi.

Tahun 1960an dan 1970an foto-foto telah diambil dari ruang angkasa dengan menunjukkan bumi terlihat seperti sebuah kapal yang berlaya dengan persediaan bahan bakar dan bahan makanan yang terbatas. Pada suatu saat kapal ini akan kehabisan bahan bakar dan bahan makanan tersebut sehingga akhirnya malapetaka menimpa kapal tersebut.

Tahun 1871 Ehrlich menulis buku “The Population Bomb” dan kemudian direvisi menjadi “The Population Explotion” yg berisi:

o    Sudah terlalu banyak manusia di bumi ini.

o    Keadaan bahan makanan sangat terbatas.

o    Lingkungan rusak sebab populasi manusia meningkat.

Analisis ini dilengkapi oleh Meadow (1972), melalui buku “The Limit to Growth” ia menarik hubungan antara variabel lingkungan (penduduk, produksi pertanian, produksi industri, sumber daya alam) dan polusi. Tapi walaupun begitu, melapetaka tidak dapat dihindari, hanya manusia cuma menunggunya, dan membatasi pertumbuhannya sambil mengelola alam dengan baik.

·         Teori Kependudukan Kontemporer

John Stuart Mill, seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan Inggris dapat menerima pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai suatu aksioma. Namun demikian dia berpendapat bahwa pada situasi tertentu manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya. Selanjutnya ia mengatakan apabila produktivitas seorang tinggi ia cenderung ingin memiliki keluarga kecil. Dalam situasi seperti ini fertilitas akan rendah. Jadi taraf hidup (standard of living) merupakan determinan fertilitas. Tidaklah benar bahwa kemiskinan tidak dapat dihindarkan (seperti dikatakn Malthus) atau kemiskinan itu disebabkan karena sistem kapitalis (seperti pendapat Marx) dengan mengatakan “The niggardline of nature, not the injustice of society is the cause of the penalty attached to everpopulation (Week, 1992).

Kalau suatu waktu di suatu wilayah terjadi kekurangan bahan makanan, maka keadaan ini hanyalah bersifat sementara saja. Pemecahannya ada dua kemungkinan yaitu : mengimpor bahan makanan, atau memindahkan sebagian penduduk wilayah tersebut ke wilayah lain.

Memperhatikan bahwa tinggi rendahnya tingkat kelahirann ditentukan oleh manusia itu sendiri, maka Mill menyarankan untuk meningkatkan tingkat golongan yang tidak mampu. Dengan meningkatnya pendidikan penduduk maka secara rasional maka mereka mempertimbangkan perlu tidaknya menambah jumlah anak sesuai dengan karier dan usaha yang ada. Di sampan itu Mill berpendapat bahwa umumnya perempuan tidak menghendaki anak yang banya, dan apabila kehendak mereka diperhatikan maka tingkat kelahiran akan rendah.

c.       Rumus Laju Pertumbuhan Penduduk

atau

 

Keterangan:

Pt = Jumlah penduduk pada tahun t

Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar

t =  jangka waktu

r =  laju pertumbuhan penduduk

e = bilangan eksponensial  yang besarnya 2,718281828

Jika nilai r > 0, artinya terjadi pertumbuhan penduduk yang positif atau terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Jika r < 0, artinya pertumbuhan penduduk negatif atau terjadi pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Jika r = 0, artinya tidak terjadi perubahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya.        

Nama   : dellina rizki azhari

NPM   : 22213152

Kelas   : 1EB23

Tugas softskill perekonomian indonesia

Sumber :

http://amrinyahya.blogspot.com/2013/04/konsep-teori-kependudukan-teori-malthus.html

http://www.rumusstatistik.com/2013/09/laju-pertumbuhan-penduduk-eksponensial.html

Tugas 1.4 Sistem Perekonomian yang dianut di Indonesia (Pancasila)

1.4 Sistem Perekonomian yang Dianut di Indonesia (Pancasila)

Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan  yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama – bukan kemakmuran orang-seorang).

Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan  merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila, dengan kelengkapannya,  yaitu Pasal-pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34.

Berdasarkan TAP MPRS XXIII/1966, ditetapkanlah butir-butir Demokrasi Ekonomi (kemudian menjadi ketentuan dalam GBHN 1973, 1978, 1983, 1988), yang meliputi penegasan berlakunya Pasal-Pasal 33, 34, 27 (ayat 2), 23 dan butir-butir yang berasal dari Pasal-Pasal    UUD tentang hak milik yuang berfungsi sosial dan kebebasan memilih jenis pekerjaan. Dalam GBHN 1993 butir-butir Demokrasi Ekonomi ditambah dengan unsur Pasal 18 UUD 1945. Dalam GBHN 1998 dan GBHN 1999, butir-butir Demokrasi Ekonomi tidak disebut lagi dan diperkirakan “dikembalikan” ke dalam Pasal-Pasal asli UUD 1945. Landasan normatif-imperatif ini mengandung tuntunan etik dan moral luhur, yang menempatkan rakyat pada posisi mulianya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat sebagai umat yang dimuliakan Tuhan, yang hidup dalam persaudaraan satu sama lain, saling tolong-menolong dan bergotong-royong.

Di dunia ini sistem ekonomi yang ada dapat dibagi atas tiga, sistem ekonomi  kapitalis yang berorientasi pada kebebasan dan penumpukkan modal, sistem  ekonomi sosialis yang fokus pada pemerataan dan kesejahteraan bersama, serta  sistem ekonomi campuran yang merupakan gabungan dari dua sistem ekonomi di atas.

Indonesia adalah Negara yang termasuk menganut sistem ekonomi campuran yaitu menggabungkan antara sistem ekonomi kapitalis dengan liberal. Lebih tepatnya Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi yang perwujudannya berasal dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Sejarah Perkembangan sistem perekonomian indonesia :

•          1950-1959: Sistem Ekonomi Liberal (Masa Demokrasi Liberal)
•          1959-1966: Sistem Ekonomi Etatisme (Masa demokrasi Terpimpin)
•          1966-1998: Sistem Ekonomi Pancasila (Demokrasi Ekonomi)
•          1998 s/d sekarang: Sistem Ekonomi Pancasila (Demokrasi Ekonomi) yang dalam prakteknya cenderung liberal.

Dalam suatu negara, proses dinamika pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal (domestik) dan eksternal (global). Yang termasuk ke dalam faktor internal yaitu kondisi fisik (iklim), lokasi geografi, jumlah dan kualitas SDA, SDM yang dimiliki, dan kondisi awal perekonomian. Sedangkan faktor eksternal meliputi perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global. Sistem perekonomian Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu Pemerintahan pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi.

Sejak berdirinya negara RI, sudah banyak tokoh-tokoh negara pada saat itu yang telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok. Seperti Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai cita-cita tolong menolong adalah koperasi namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi, pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar dasar ekonomi koperasi.

Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran. Menurut UUD 1945, sistem perekonomian Indonesia tercantum dalam pasal-pasal 23, 27, 33 & 34. Demokrasi Ekonomi dipilih karena memiliki ciri-ciri positif yang di antaranya adalah (Suroso, 1993)  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dalam perekonomian Indonesia tidak mengijinkan adanya :

• .       Free fight liberalism, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali
•        Etatisme, yaitu keikutsetaan pemerintah yang terlalu dominan
•          Monopoli,suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu

Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia Setelah Orde Baru

Setelah melalui masa-masa penuh tantangan pada periode 1945-1965, semua tokoh negara sebagai wakil rakyat sepakat untuk kembali menempatkan sistem ekonomi Indonesia pada nilai-nilai yang telah tersirat dalam UUD 1945. Dengan demikian sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi Pancasila kembali menjadi acuan bagi pelaksanaan ekonomi selanjutnya. Awal orde baru diwarnai dengan masa-masa rehabilitasi dan perbaikan hampir di seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi.

Para pelaku ekonomi di indonesia

Dalam ilmu ekonomi mikro ada tiga pelaku ekonomi, yaitu :

•          Pemilik faktor produksi
•          Konsumen
•          Produsen

Sedangkan, dalam ilmu ekonomi makro ada empat pelakuu ekonomi, yaitu :

•          Sektor rumah tangga
•          Sektor swasta
•          Sektor pemerintah
•          Sektor luar negeri

Nama   : Dellina Rizki Azhari

NPM   : 22213152

Kelas   : 1EB23

Perekonomian Indonesia #Tugas Softskill

Sumber :

http://sofiyasmin27.blogspot.com/2012/06/sistem-perekonomian-indonesia.html

http://kentanggaul.blogspot.com/2013/03/sistem-perekonomian-indonesia.html

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab1-sistem_perekonomian_indonesia.pdf